HAK ASASI MANUSIA

1.      Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ).

2.         HAM / Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

            keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3.        Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi :

a.            Kejahatan genosida;

b.            Kejahatan terhadap kemanusiaan

4.       Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

a.            Membunuh anggota kelompok;

b.            Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

c.            Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d.            Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

e.            Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

5.       Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a.        Pembunuhan;

b.        Pemusnahan;

c.        Perbudakan;

d.        Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e.        Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f.         Penyiksaan;

g.         Perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h.        Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i.          Penghilangan orang secara paksa; atau

j.           Kejahatan apartheid.

             (  Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM )

5.    Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseoarang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

6.      Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

7.       Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

8.       Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

a.       Hak asasi pribadi / personal Right

1)       Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat.

2)       Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.

3)       Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

4)       Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b.       Hak asasi politik / Political Right

1)      Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

2)      Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

3)      Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya

4)      Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

c.       Hak azasi hukum / Legal Equality Right

1)      Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan      pemerintahan

2)      Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns

3)      Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

d.       Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

1)      Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

2)      Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

3)      Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll

4)      Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

5)      Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

e.       Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

1)      Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

2)      Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

f.        Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

1)     Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

2)     Hak mendapatkan pengajaran

3)     Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat